Fenomena Orang Gila hari ini dan Sejarah Kelam di Banyuwangi 1998 dan Bagaimana Hukumya?

Oleh : A. SYAHID SYAMSUL HADI, SH

0
485

Menarik untuk di simak akhir-akhir ini bermunculan informasi orang gila menjadi pelaku kriminalisasi kepada ulama. Di mulai dari kejadian terhadap Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hiadayah Santiong K.H. Emon Umar Basri. Beliau dianiaya di dalam Masjid Al-Hidayah Santiong, Kampung Santiong, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu 27 januari 2018 usai Sholat subuh Di laksanakan. Kemudian Setelah peristiwa penganiayaan terhadap ulama KH Emon Umar Basri, kini kembali terjadi penganiyaan terhadap seorang Ustadz di Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat. Korban adalah Ustadz Prawoto, Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis) Pusat. Peristiwa terjadi di kediaman Ustadz Prawoto di Blok Sawah, Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung. Korban dianiaya di rumahnya pada Kamis 1 Februari 2017 subuh. Dan meninggal dunia sore harinya di Rumah Sakit Santosa di daerah Kopo, Bandung.
Kemudian menurut informasi yang berkembang di Sukabumi terdapat pula indikasi akan terjadinya pembunuhan terhadap para Ulama di beberapa Pondok Pesantren di berbagai daerah walaupun pada akhirnya sudah di klarifikasi oleh pihak berwajib bahwa itu hanyaberita HOAX yang di sebarkan oleh orang tidak bertanggung jawab.
Fenomena ini mengingatkan kembali ingatan kita pada peristiwa di Banyuwangi pada tahun 1998 dengan Pembunuhan pertama terjadi pada Februari 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, dalam artian kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban. Ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antarapara korban terdapat guru mengaji, dukun suwuk (penyembuh) dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW.
Pada masa pembantaian ini muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten. Baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanya, namun ketika ditanya mengenai asal usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda
Berkut ini data korban dari versi Pemkab dan Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama.

Kemudian timbul pertanyaan apakah Orang gila atau tidak waras dapat di pidana manakala ia membunuh atau melakukan tindakan Pidana? Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena: Pertama, Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Kedua, Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.
Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Kemudian, Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”
Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo (hal. 61), hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgin). Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.
Sementara, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005 informasi mengenai kondisi kejiwaan terdakwa bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwaberdasarkan Surat dari Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik). Berdasarkan pertimbangan itu, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan Surat dari Rumah Sakit tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum.
Namun ter lepas dari bagaimanapun sebab atau akibat yang terjadi faktanya hari ini peristiwa Orang Gila menjadi Pelaku Tindak Pidana telah terjadi Tentunya perlu kewaspadaan akan terjadinya hal-hal lain yang tidak di inginkan meskipun datangnya dari berita Hoax sekalipun karena kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi terutama tahun ini kita dihadapkannya pada permulaaan tahun politk yang riakriuhnya sudah di mulai dari tahun 2018 menuju tahun politik di tahun 2019 maka perlu ada kewaspadaan dari semua elemen namun juga harus di hindari membuat kegaduhan dengan memberikan informasi berlebihan yang akan membuat orang lain menjadi tidak aman dan nyaman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.