Kata “Kebangsaan”, Milik Siapa???

0
108

Dzikir Kebangsaan di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8) malam.

Oleh Dr. Abdi Kurnia Djohan (*

Belakangan ini marak penggunaan kosa kata kebangsaan. Bahkan pada level tertentu, kosa kata kebangsaan (nationship) itu dikawinkan dengan istilah keislaman seperti dzikir, fikih atau halaqah, sehingga berkembang menjadi idiomatika yang unik, jika tidak dikatakan khas.

Telah menjadi pengetahuan umum pula, jika pemakaian kata “kebangsaan” itu seperti telah menjadi trade mark bagi Nahdlatul Ulama, yang telah mengafirmasi dirinya sebagai ormas Islam yang mempunyai komitmen kebangsaan. Penegasan tersebut sekaligus dimaksudkan juga sebagai “garansi” bahwa NU tidak akan sekali-kali berkeinginan untuk mengimple-mentasikan gagasan politik Islam, dalam maknanya yang tekstual.

Tulisan ini tidak akan berbicara tentang relasi kosa kata kebangsaan dengan sikap politik yang tengah ditunjukkan NU. Membahas persoalan yang jelas, sama saja dengan berusaha
mengarahkan kembali kepada ketidakjelasan (tahshilul hashil yahshulu adamat tahshil).
Namun, tulisan ini hendak menyorot tiga pertanyaan yang seringkali dilupakan kebanyakan orang, yaitu:

Pertama, apakah hanya NU yang begitu bersemangat berbicara tentang kebangsaan, sehingga seakan ormas-ormas lainnya, utamanya ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyyah, Persis, Perti, PUI, al-Irsyad, Mathla’ ul Anwar, Parmusi, al-Wasliyah dan lain-lain, tidak begitu peduli dengan ide kebangsaan?

Kedua, apakah dengan gencarnya kampanye tentang kebangsaan saat ini, terdapat indikasi makin lunturnya semangat kebangsaan di tengah masyarakat?

Ketiga, kenapa tema kebangsaan baru ramai dibicarakan setelah pemilihan presiden 2014? apakah ini berelasi dengan kompetisi pilpres yang hasilnya oleh sebagian kalangan masih belum bisa diterima?

Rona dari pertanyaan ketiga inilah yang sering muncul ke permukaan. Sehingga ada kesan, penggunaan kosa kata kebangsaan lebih diarahkan kepada spektrum kontestasi pilpres 2014 yang sudah lewat. Setuju atau tidak setuju, simpulan ke arah itu didasarkan adanya kesamaan aktor dan diksi yang dimunculkan pada momen-momen yang berbeda. Dalam bahasa anak sekarang, fenomena itu bisa dikatakan sebagai fenomena loe-lagi loe-lagi.

Ketiga pertanyaan di atas tadi jika diperas lagi ke dalam satu pertanyaan, akan memunculkan pertanyaan “milik siapa sebenarnya kata kebangsaan itu?” Pertanyaan ini, bagi saya pribadi, dengan terpaksa dimunculkan karena muncul kesan kuat bahwa kata “kebangsaan” itu telah menjadi hak cipta bagi kalangan tertentu.

Asumsi tersebut bukan tanpa dasar. Dari beberapa perhelatan yang mengambil tema “kebangsaan” ujaran “kami” dan “kalian” tak jarang muncul. Sehingga seakan-akan yang paham akan makna kebangsaan itu adalah “kami”, bukan “kalian”. Ini tentu agak berbeda ketika kosa kata kebangsaan itu digunakan Soekarno dan para founding fathers.

Para bapak bangsa menggunakan kata “kebangsaan” itu di dalam bingkai pars pro toto. Bahwa upaya memperjuangkan makna kebangsaan itu dilakukan oleh sebagian orang untuk kepentingan semua orang. Sehingga, karena kuatnya kesan itu semua orang merasa terwakili dengan ide kebangsaan yang diusung meskipun tidak memperjuangkannya secara langsung.

Merujuk kepada upaya yang dilakukan para bapak bangsa itu, terminologi kebangsaan yang mereka gunakan itu juga mengandung makna dialog antarafiliasi. Ki Bagus Hadikusuma memang pernah berpolemik hebat tentang Weltanschauung Negara dengan Prof. Mr. Soepomo. Namun, polemik itu tidak menghalangi keduanya untuk berdialog pada masa reses BPUPK yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta.

Berpijak kepada fenomena itu, Endang Saifuddin Anshari, di dalam Tesisnya yang diajukan di McGill University, berkeberatan dengan penggunaan istilah dikotomis, nasionalis dan islam. Endang beralasan bahwa penggunaan istilah itu seakan hendak mengatakan bahwa faksi Islam itu tidak nasionalis alias tidak punya cita rasa kebangsaan. Padahal, menurut Endang Saifuddin Anshari (ESA), perjuangan para ulama dan pemimpin pesantren di dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah cukup untuk membuktikan nasionalisme umat Islam.

ESA lebih suka jika klasifikasi faksi politik bangsa itu disebut sebagai nasionalis Islam dan nasionalis kebangsaan. Menurut ESA, penyebutan itu tidak saja menghilangkan sekat dikotomis di antara anak bangsa, tapi juga sekat diskriminatif yang berpotensi membelah bangsa ini.

Dialog antarafiliasi itu yang sesungguhnya menjadi substansi kata kebangsaan. Memperjuangkan makna kebangsaan bukan berarti mengembangkan monolog. Negeri ini bukanlah panggung teater meskipun banyak sandiwara ditampilkan di sini. Memperjuangkan makna kebangsaan tidaklah sama dengan pantonim. Masih banyak anak bangsa di Negeri ini yang kesulitan memahami bahasa ekspresi dan bahasa isyarat.

Berbangsa adalah berdialog…

*) Penulis merupakan Pengurus Aktif Lembaga Dakwah PBNU dan Pengajar Mata Kuliah Agama Islam di Universitas Indonesia.

Suara Ulama

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here