GIB : Bukan Karena Uang, Tapi Karena Adanya Ancaman Jika Mega Tak Mendukung Ahok

0
541
Mega Ahok. (www.mediaindonesia.com)

Beritalangitan.com – Megawati akhirnya sepakat mendukung Ahok dan Djarot. Keputusan yang melawan kehendak akar rumput, anggota dan simpatisan PDIP ini diduga kuat bukan tanpa alasan. Bukan semata misalnya karena besaran uang sebagai mahar politik, melainkan karena disinyalir adanya ancaman besar yang bakal menerjang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri jika tidak memilih Ahok.

Setidaknya demikian yang disampaikan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

“Kenapa Mega harus mendukung Ahok, saya tidak melihat Mega dijanjikan uang, tapi saya lebih melihat karena adanya ancaman. Kita kan tidak pernah merasakan ancaman yang dirasakan Mega,” terang Adhie, Selasa (20/9/2016), lansir Eramuslim dari laman Aktual.com.

Adhie menuturkan, bagi mereka yang tidak merasakan langsung, memang ancaman itu dianggapnya tidak terlalu berbahaya. Namun bagi Mega yang merasakan langsung, ancaman itu tentu bisa menjadi masalah serius.

“Apa ancamannya? Kasus BLBI tiba-tiba dibuka kembali oleh KPK. KPK, tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba Basariah pada 15 September kemarin menyatakan kasus BLBI masih terbuka,” jelas Adhie. Basaria, yang berasal dari kepolisian ini, banyak kalangan orangnya Ahok di KPK.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dalam suatu acara di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (15/9/2016) malam, kepada wartawan menyatakan penanganan kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum dihentikan. Saat ini, perkaranya masih dalam tahap penyelidikan.

Perkara tersebut belum masuk ke tahap penyidikan sebab alat buktinya belum cukup. KPK dalam hal ini masih butuh pengembangan.

“Basaria mengatakan kasus BLBI belum ditutup, orang ini yang pagi-pagi sudah menyatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Ahok tidak ada unsur korupsinya,” kata Adhie.

Diungkapkan, Mega saat menjadi Presiden RI diketahui menerbitkan Surat Keterangan Lunas BLBI melalui Inpres No 8 tahun 2002. Inpres untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 21 obligor yang dinyatakan telah menyelesaikan kewajiban utangnya kepada pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Ternyata, setelah penerbitan SKL sebagian besar obligor yang diberi stempel lunas belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Kasus BLBI yang mencapai ratusan triliunan rupiah menjadi skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Kasus BLBI ini yang dipersoalkan SKL, Surat Keterangan Lunas yang diberikan pemerintahan Megawati,” beber Adhie.

Apa yang terlihat selanjutnya dari KPK, lanjut mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu, adalah penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Penangkapan Irman menjadi semacam show of force yang ditujukan kepada Megawati.

“Jadi kalau mega akhirnya mendukung karena ancaman ini. Apalagi setelah itu, KPK bisa menangkap Ketua DPD Irman Gusman. Kelihatannya itu merupakan show of force untuk Megawati,” jelas dia. (Jm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.