Laskar Anti Korupsi: Partai Politik Jangan Jadi Biang Koruptor

0
800

Beritalangitan.com – Selain Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), di luar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga digelar aksi unjuk rasa oleh Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI Pejuang 45), Jum’at (15/01/2015) siang. Aksi itu menuntut petinggi Partai Politik untuk mengendalikan kader-kadernya agar tidak menjadi koruptor.

Dalam Press Releasenya, Laskar Anti Korupsi  menyatakan, skandal demi skandal, korupsi yang melilit partai politik hingga saat ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pengaturan penganggaran partai politik.

“Penangkapan sejumlah elit partai oleh KPK seperti M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, dan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, dan belakangan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella yang kini menjadi tersangka,” ungkap Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45,Burhanudin Abdullah.

Yang masih hangat adalah tertangkap tangannya Damayanti Wisnu Putranti yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PDIP Komisi V periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Tengah IX terkait dugaan suap pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum, yang dikabarkan Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar Komisi V ikut terkait.

“Ini menunjukkan, bahwa partai politik menjadi agen korupsi sistemik, biangnya koruptor. Dalam sidang-sidang pengadilan, terungkap sejumlah fakta, korupsi berjamaah ini melibatkan struktur partai, anggota DPR, pengusaha, serta birokrasi,” ungkapnya.

Laskar Anti Korupsi menilai, banyak celah korupsi elit parpol, terutama DPR, terkait dengan kewenangan DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN. Badan Anggaran (Banggar) DPR sebagai alat kelengkapan DPR berwenang luar biasa menentukan jatah kue APBN untuk Kementerian dan lembaga negara, termasuk hibah atau pajak negara.

Bahkan, Banggar dapat menentukan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan sejumlah proyek kementerian. Kondisi tersebut rentan akan praktik penyimpangan. Banggar terlalu powerfull dalam menentukan besaran anggaran dan program-program baru. Kemudian, penyusunan anggaran cenderung tertutup, mulai dari perencanaan hingga tahap penetapan.

“Parpol sering menjadi sumber korupsi sistemik, karena ingin mengembalikan modal saat kampanye jelang Pemilu dan persiapan menuju pemilu berikutnya.”

Fenomena maraknya korupsi yang dilakukan politisi, telah memanfaatkan kekuasaan atau jabatan untuk memperkaya diri, dan tentu saja dilakukan dengan jejaring yang sempurna dan penuh intrik. Korupsi yang dilakukan politisi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Korupsi politik memperjelas anggapan bahwa demokrasi yang dirintis selama ini telah gagal. Demokrasi disandra para koruptor dari elit parpol. Bila negeri ini segera keluar dari kubangan penyakit korupsi yang sistemik, maka harus membebaskan dan menyelamatkan parpol dari perilaku korupsi.” (jm/islampos.com)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.