Persis: Waspadai Pembatalan Perda Syariah, Ini Test the Water Bagi Umat Islam!

0
810
Kepala Bidang Jamiyyah PP Persis Dr. Ihsan Setiadi Latif. (www.bandungnewsphoto.com)

Beritalangitan.com – Kepala Bidang Jamiyyah PP Persis Dr. Ihsan Setiadi Latif mewanti-wanti umat islam agar senantiasa waspada terhadap berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Pasalnya meski sudah diumumkan bahwa Presiden Jokowi yang didampingi Mendagri serta yang lainnya tentang pembatalan 3.143 Perda. Namun, sampai detik ini (17/6) tidak jelas apa yang dibatalkan Presiden , padahal Mendagri menjanjikan setelah pengumuman oleh Presiden akan disampaikan apa saja Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dibatalkan .

Akibat ketidakjelasan hal tersebut, spekulasipun bermunculan di tengah umat Islam karena selain Perda terkait investasi dan iklim usaha, sejumlah perda yang berisa anjuran moralitas juga tak luput kena sasaran.

Presiden menyatakan, “Saya tegaskan pembatalan perda-perda itu untuk menjadikan Indonesia besar, toleran, dan berdaya saing”. Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa dirinya tengah mengkaji perda-perda yang potensial mengganggu toleransi dan kemajemukan masyarakat.

Statement Presiden yang didukung Mendagri itu menjadi sorotan publik, apalagi kalau kita cermati janji tim kampanye Jokowi-JK (baca Jasmev, red) salah satunya adalah menghapus Perda-perda yang bernuansa syariah. Hari ini sudah mulai banyak yang terbukti.

Meskipun dibantah Tjahjo Kumolo, bahwa tidak ada perda syariah yang dihapus, umat Islam harus tetap waspada.

Dinyatakan Latif , umat Islam harus ambil sikap yang tegas mengenai upaya uji coba reaksi umat Islam apabila perda syariah dihapuskan.

“Ini test the water bagi umat Islam, jika tidak ada yang bereaksi terkait perda-perda yang bernuansa syariah, maka pembatalan itu akan dilakukan”, tegas Latif, dikutip dari Persis.or.id, Jumat (17/6/16).

Latif menambahkan, sesuai UU no.18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka umat islam berhak mengetahui secara transparan terhadap kebijakan pemerintah, apalagi ini menyangkut hajat hidup umat Islam. Sebaiknya pemerintah mampu menunjukan transparansi dari kebijakan yang diambil. Jangan memancing kemarahan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. (rswnd)

Sumber : islampos

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.