Revisi UU Penyiaran, Momen Terbaik Selamatkan Keluarga Indonesia

0
697
Komisioner KPI Azimah Subagijo dalam diskusi di PP Muhammadiyah (04/02/2016). / MUH. ABDUS SYAKUR/HIDAYATULLAH.COM

Beritalangitan.com, 6/2 – Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran oleh DPR RI adalah momen terbaik bagi seluruh masyarakat untuk menyelamatkan keluarga dari tayangan yang buruk.

Momen itu seiringan dengan proses evaluasi perpanjangan izin  penyiaran bagi sejumlah media televisi swasta.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Azimah Subagijo, dalam Seminar Publik “Perlindungan Anak Dalam Regulasi Penyiaran” di Auditorium Ahmad Dahlan, Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (04/02/2016).

“Mari semuanya berperan aktif dalam mengawal revisi UU Penyiaran No. 32/2002. Terlebih hal itu bersamaan dengan evaluasi perpanjangan izin untuk 10 televisi nasional saat ini,” ungkap Azimah mengajak.

“Kami ingin society publik terlibat aktif dalam mengawal urusan ini,” imbuh Azimah di depan sejumlah media termasuk hidayatullah.com.

Menurut Azimah, partisipasi publik tersebut bisa disalurkan dengan mengadukan siaran apa saja yang dianggap tidak mendidik.

Disebutkan Azimah, aduan tertinggi dari masyarakat terjadi pada tahun 2012, sebanyak 43.552 aduan terkait berbagai tayangan yang tak pantas.

Selanjutnya, setahun terakhir (2015), KPI hanya mencatat aduan sebanyak 9472 buah pelanggaran siaran tv yang dilaporkan.

“Aduan ini bisa dibilang sedikit atau banyak ya?” Peningkatan atau bukan ya?” ucap Azimah tersenyum.

Ia berharap, turunnya jumlah aduan tersebut bukan karena sikap apatis masyarakat dalam mengawal tayangan-tayangan yang tidak mendidik.

Sebab tugas dan perjuangan KPI saat ini, diakui Azimah, kian berat. Publik pun harus berhadapan dengan kepentingan pemodal dan pengusaha kapitalis yang hanya berorientasi kepada profit (keuntungan).

“Mereka berfikir rating dan profit sedang publik memikirkan masa depan anak-anak yang terpapar dengan siaran buruk tersebut,” terangnya.

Lebih jauh Azimah ingin menggandeng seluruh aliansi masyarakat agar peduli terhadap perlindungan anak dari tayangan-tayangan yang tidak mendidik.

Terutama menjalin komunikasi dan sinergi dengan Komisi I DPR RI yang menggodok persoalan tersebut.

“Meski ada demo satu juta orang di luar Senayan, tapi yang terpenting itu adalah menjaga lobi di Senayan itu penting. Sipil harus dekat dengan DPR, jangan sampai keduluan dari pihak pengusaha dan industri,” ungkap Azimah. (die/Hidayatullah.com)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.