Kontras : “287 warga tewas ditembak dalam setahun”

0
154

Jakarta beritalangitan.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan catatan terhadap Kepolisian Republik Indonesia pada momen hari bhayangkara. Kepala Biro Riset Dokumentasi KontraS Rivanlee Anandar mengatakan, laporan tahun ini KontraS memberi perhatian khusus pada penempatan anggota Polri aktif pada berbagai jabatan sipil melalui skema penugasan.

“Kami nilai ini tidak memiliki parameter serta batasan yang jelas sehingga memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Polri. Penugasan anggota Polri pada jabatan sipil ini, selain patut dipertanyakan legalitasnya, juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya ke depan,” katanya dalam seperti di rilis Kiblat.net pada Rabu (01/07/2020).

“Yakni perihal konflik kepentingan dan netralitas dalam menjalankan fungsi-fungsinya baik sebagai polisi maupun pejabat pada organisasi di luar struktur Kepolisian,” sambungnya.

Selain itu, ia juga melihat adanya angka kekerasan yang meningkat setiap tahunnya tidak lepas dari adanya relasi kuasa yang timpang antara Polri dengan masyarakat sipil serta kultur kekerasan yang belum hilang dari tubuh Polri. Salah satu aspek yang paling terdampak relasi kuasa serta kultur kekerasan ini adalah kebebasan sipil.

“Dalam pemantauan kami, Polri tercatat sebagai lembaga yang kerap menjadi aktor dari praktik penyiksaan. Karena ketiadaan pengungkapan kasus, pola penyiksaan kini timbul pada situasi baru, yakni penyiksaan siber,” tuturnya.

Rivanlee juga memaparkan bahwa salah satu isu kekerasan yang sangat identik dengan Polri adalah perihal penggunaan senjata api, yang selama satu tahun terakhir menimbulkan 287 korban tewas dan 683 lainnya luka-luka. Meskipun diberi wewenang untuk menggunakan senjata api, kata dia, Polri masih belum secara ketat mengimplementasikan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang mengatur mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam setiap situasi.

“Idealnya, setiap peristiwa kekerasan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian ditindaklanjuti selayaknya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yakni proses hukum sampai pada tahap persidangan. Namun, Berdasarkan pemantauan kami serta keterangan Mabes Polri melalui permohonan informasi publik, dalam satu tahun terakhir tidak ada kasus kekerasan oleh anggota Kepolisian yang dituntaskan melalui mekanisme pengadilan pidana,” pungkasnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.