Rizal Ramli : Saya enggak ngerti Menteri Perekonomian ngapain aja selama ini

0
927

Jakarta, beritalangitan.com, Mengkritisi rencana pemerintah Indonesia mengimfor beras dari vietnam, Rizal Ramli, Mantan Kepala Bulog, mengatakan, bisa saja rencana impor beras dibatalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkehendak dan Bulog turut aktif gunakan stok yang ada untuk stabilitas harga.

Ia juga membandingkan era Presiden Suharto dulu dengan saat ini, kala itu menurutnya, Indonesia bisa ekspor beras ke Vietnam, bahkan membantu negara Afrika yang dilanda masalah pangan.

“Dulu zaman Pak Harto kita kasih beras, pinjemin beras ke Vietnam loh, Vietnam terima kasih, kita (juga) bantu negara Afrika ya,” kata Rizal saat melakukan kunjungan ke Food Station, Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin 15 Januari 2018.

Seperti dilansir hidayatullah.com, ada permasalahan yang terjadi sehingga sistem distribusi yang tidak efisien menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras.

“Kenapa terjadi masalah ini sekarang? Yaitu seharusnya Bulog pada tahun 2017 beli 2 sampai 2,5 juta ton beras ekuivalen dari petani, tapi Bulog tidak dilakukan dan hanya membeli 58 persen,” tuturnya kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah. Dimana di dalamnya ditetapkan pembelian gabah.

Seharusnya Inpres ini di ganti setiap tahun, agar para petani untung dan konsumennya diuntungkan.

“Memang aneh bin ajaib Inpres ini dari tahun 2005 hingga 2018 belum diganti, sehingga jika Bulog membeli kemahalan akan menjadi masalah, akan bisa dipenjara pegawainya, dan akhirnya akan kalah bersaing dengan pihak swasta yang bisa mobile dan bayarcash,” jelasnya.

Rizal menjelaskan, yang juga menjadi masalah yaitu data terkait beras. Terutama antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan serta termasuk Bulog.

“Seharusnya tugas Menko Perekonomian membuat dan menentukan data yang benar. Saya enggak ngerti Menteri Perekonomian ngapain aja selama ini. Inpres enggak diubah, data enggak jelas, dan pada akhirnya pembelian beras diputuskan di rapat Wakil Presiden yang seharusnya pada level Menko Perekonomian dari situ diambil tindakan apakah perlu impor atau tidak,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyelesaikan persoalan data terkait luas panen dan produktivitas beras yang selama ini belum terpadu.

Data tersebut mencakup luas tanah, luas panen, serta produktivitas beras. “Berdasarkan data itu, Bulog akan menyerap gabah petani,” urai dia.
Sumardi

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.